Profil
Beranda / Profil
AD ART

ANGGARAN RUMAH TANGGA

IKATAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

 

Berdasarkan Keputusan Rapat Kerja Nasional I di Yogyakarta tanggal 19 Maret 2016

 

 

BAB – I

STATUS PERKUMPULAN

 

Pasal – 1

 

IKATAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (untuk selanjutnya disingkat “IPPAT”), adalah perkumpulan yang merupakan satu-satunya wadah untuk para Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di seluruh Indonesia.

 

 

BAB – II

K E A N G G O T A A N

 

Bagian Pertama

Terjadinya Keanggotaan

 

A.    Anggota Biasa

Pasal – 2

 

  1. Yang dapat menjadi Anggota Biasa sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Anggaran Dasar ialah semua PPAT yang telah diangkat oleh Pejabat atau instansi yang berwenang dan masih aktif menjalankan jabatan PPAT.
  2. Cara terjadinya keanggotaan :
    a) Setiap PPAT yang telah menjadi Anggota Biasa wajib mengajukan surat pendaftaran ulang sampai waktu yang ditetapkan oleh Perkumpulan dengan menyerahkan Surat Pendaftaran Ulang, dan setiap PPAT yang akan menjadi calon Anggota Perkumpulan wajib mengajukan pendaftaran diri dengan menyerahkan Surat Pendaftaran Diri kepada Pengurus Daerah di tempat kedudukannya dan menyerahkan beberapa persyaratan yang ditentukan oleh Perkumpulan, antara lain namun tidak terbatas pada:
    - Surat Keputusan Pengangkatan selaku PPAT dan Berita Acara Sumpah Jabatan PPAT.
    - Surat Pernyataan untuk tunduk dan taat pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Kode Etik danperaturan lain yang telah dan akan ditetapkan oleh Perkumpulan.
    - Rekomendasi dari Pengurus Daerah atau Pengurus Wilayah.
    - Bukti pelunasan iuran anggota
    b) Apabila ditempat kedudukan PPAT yang bersangkutan belum ada Pengurus Daerah, maka Surat Pendaftaran Ulang/Surat Pendaftaran Diri diajukan kepada Pengurus Wilayah yang membawahi tempat kedudukan PPAT yang bersangkutan tersebut.
    c) Pendaftaran ulang Anggota atau pendaftaran diri untuk menjadi Anggota Perkumpulan diajukan secara tertulis.
    d) Terhitung sejak diterimanya Surat Pendaftaran Ulang/Surat Pendaftaran Diri sebagai Anggota, Pengurus Daerah atau Pengurus Wilayah membukukan keanggotaan yang bersangkutan dalam Buku Daftar Anggota.
    e) Terhitung sejak pembukuan keanggotaan yang bersangkutan dalam Buku Daftar Anggota, Pengurus Daerah atau Pengurus Wilayah memberitahukan kepada yang bersangkutan dengan memberikan Kartu Tanda Anggota yang diterbitkan oleh Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PP IPPAT) setelah yang bersangkutan memenuhi persyaratan.
    f) Apabila dalam waktu 60 (enam puluh) hari setelah diajukan Surat Pendaftaran Ulang/Surat Pendaftaran Diri, ternyata yang bersangkutan belum memperoleh pemberitahuan pembukuan keanggotaannya, maka yang bersangkutan dapat mengajukan surat susulan dan surat susulan tersebut dapat digunakan sebagai bukti sah keanggotaan yang bersangkutan.
    g) Setiap Anggota Biasa yang tidak melakukan pendaftaran ulang untuk pertama kali sejak dilantik menjadi PPAT sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga ini demi hukum berstatus menjadi anggota luar biasa.

 

B.    Anggota Luar Biasa

Pasal – 3

 

  1. Yang dapat menjadi Anggota Luar Biasa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Anggaran Dasar ialah semua PPAT Sementara, PPAT Khusus, Emeritus PPAT dan mereka yang sudah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan yang dilaksanakan oleh PP IPPAT, dengan cara :

a) Mengajukan permohonan tertulis kepada Pengurus Pusat melalui Pengurus Daerah atau Pengurus Wilayah (apabila ditempat kedudukan atau tempat tinggal yang bersangkutan tidak terdapat Pengurus Daerah), dengan menyertakan syarat-syarat keanggotaan yang telah ditetapkan oleh Perkumpulan.

b) Dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah menerima surat permohonan untuk menjadi Anggota Luar Biasa tersebut diatas, Pengurus Daerah atau Pengurus Wilayah melanjutkan surat permohonan tersebut kepada Pengurus Pusat dengan tembusan kepada yang bersangkutan.

c) Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung setelah diterimanya permohonan untuk menjadi Anggota Luar Biasa ternyata yang bersangkutan belum menerima tembusan surat pengiriman permohonannya kepada Pengurus Pusat, maka yang bersangkutan dapat mengirim surat susulan kepada Pengurus Daerah atau Pengurus Wilayah dengan tembusan kepada Pengurus Pusat.

d) Dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak diterimanya surat permohonan untuk menjadi Anggota Luar Biasa oleh Pengurus Pusat, maka Pengurus Pusat harus memutuskan menerima atau menolak permohonan tersebut.

e) Dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak ditetapkannya keputusan Pengurus Pusat yang berisi penerimaan atau penolakan permohonan menjadi Anggota Luar Biasa, Pengurus Pusat menyampaikan keputusan tersebut kepada yang bersangkutan dengan tembusan kepada Pengurus Wilayah dan Pengurus Daerah yang bersangkutan.

2. Tata cara untuk menjadi Anggota Luar Biasa sebagaimana tercantum dalam ayat (1) Pasal ini tidak diberlakukan terhadap Emeritus PPAT yang sebelumnya telah menjadi Anggota Biasa.

 

B.        Anggota Kehormatan

Pasal – 4

 

1. Anggota Kehormatan yang diatur dalam Pasal 6 Anggaran Dasar ialah Anggota Biasa dan/atau Anggota Luar Biasa serta pihak lain yang diangkat sebagai demikian oleh Kongres karena jasa-jasanya yang luar biasa terhadap Perkumpulan atas usulan dari Pengurus Daerah dan/atau Pengurus Wilayah melalui Pengurus Pusat.

2. Cara terjadinya keanggotaan :

a) Setiap Pengurus Daerah dan/atau Pengurus Wilayah berhak untuk mengusulkan kepada Kongres melalui Pengurus Pusat untuk mengangkatseseorang baik yang berasal dari Anggota Biasa, Anggota Luar Biasa, maupun pihak yang dipandang memenuhi syarat-syarat untuk menjadi Anggota Kehormatan.

b) Usulan Pengurus Daerah dan/atau Pengurus Wilayah sebagaimana yang tercantum dalam ayat 2 huruf a Pasal ini disampaikan oleh Pengurus Pusat kepada Kongres.

c) Selain karena usulan Pengurus Daerah dan/atau Pengurus Wilayah, Pengurus Pusat berwenang atas inisiatifnya sendiri mengusulkan seseorang yang dipandang memenuhi syarat-syarat sebagai Anggota Kehormatan kepada Kongres.

d) Kongres akan memberikan keputusan untuk menerima atau menolak usulan pengangkatan Anggota Kehormatan sesuai dengan Peraturan yang telah ditetapkan oleh Perkumpulan.

e) Keputusan Kongres yang berisi penerimaan usul pengangkatan Anggota Kehormatan disampaikan oleh Pengurus Pusat kepada orang yang diusulkan dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak penutupan Kongres yang bersangkutan.

Bagian Kedua

Perpindahan

 

Pasal – 5

 

1.         Setiap Anggota hanya berhak menjadi Anggota dari 1 (satu) kepengurusan Pengurus Daerah atau kepengurusan Pengurus Wilayah, oleh karena itu setiap perpindahan dari 1 (satu) kepengurusan Pengurus Daerah atau kepengurusan Pengurus Wilayah ke kepengurusan Pengurus Daerah atau ke kepengurusan Pengurus Wilayah  lain, yang bersangkutan harus meminta rekomendasi perpindahannya itu kepada Pengurus Daerah, Pengurus Wilayah, dan Pengurus Pusat, kecuali bagi anggota kehormatan yang bukan PPAT.

2.         Setiap Anggota yang menyatakan berhenti sebagai PPAT dan kemudian akan mengajukan permohonan untuk diangkat sebagai PPAT di wilayah lain, harus memberitahukan maksudnya tersebut kepada Pengurus Daerah dan Pengurus Wilayah di tempat tugasnya yang lama, selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum meninggalkan tempat tugasnya yang lama,dan untuk sementara tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih dan dipilih dalam Kongres atau Konferwil atau Konferda sampai dengan yang bersangkutan telah diangkat kembali di wilayah yang baru.

3.         Setiap Anggota yang telah berhenti dan kemudian diangkat sebagai PPAT di wilayah lain harus memberitahukannya kepada Pengurus Daerah dan Pengurus Wilayah ditempat tugasnya yang baru, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah menjalankan tugas jabatannya.

4.         Dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan perpindahan keanggotaan tersebut, Pengurus Daerah atau Pengurus Wilayah yang melepaskan maupun yang menerima pemberitahuan tersebut harus menyampaikan laporan tentang adanya perpindahan keanggotaan dari anggota yang bersangkutan kepada Pengurus Pusat.

5.         Dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan perpindahan keanggotaan tersebut, Pengurus Daerah dan Pengurus Wilayah yang ditinggalkan maupun yang baru serta Pengurus Pusat sudah harus membukukannya di dalam Buku Daftar Anggota.

 

 

 

 

 

 

Bagian Ketiga

Berakhirnya Keanggotaan

 

A.       Anggota Biasa

Pasal – 6

 

1.         Selain karena alasan-alasan atau sebab-sebab sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Anggaran Dasar, yaitu karena :

a)      meninggal dunia;

b)      mengundurkan diri;

c)      berhenti sebagai PPAT, atau karena

d)     dipecat.

2.         Dan berakhirnya keanggotaan dapat terjadi karena Anggota yang bersangkutan ditaruh dibawah pengampuan secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun atau dinyatakan pailit berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde).

       Apabila seorang Anggota ditaruh dibawah pengampuan secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun atau dinyatakan pailit, maka keluarganya melalui Pengurus Daerah atau Pengurus Wilayah di tempat kedudukan Anggota yang bersangkutan wajib dalam waktu 14 (empat belas) hari memberitahukan secara tertulis mengenai hal tersebut kepada Pengurus Pusat dan kemudian Pengurus Pusat menghapus keanggotaan yang bersangkutan dari Buku Daftar Anggota tanpa persetujuan Kongres.

 

Pasal – 7

 

Bagi Anggota yang meninggal dunia, keanggotaannya berakhir terhitung sejak Anggota yang bersangkutan meninggal dunia.

Apabila seorang Anggota meninggal dunia, maka keluarganya melalui Pengurus Daerah atau Pengurus Wilayah ditempat kedudukan Anggota yang bersangkutan wajib dalam waktu 14 (empat belas) hari; dan apabila telah lewat batas waktu 30 (tigapuluh) hari sejak meninggalnya anggota yang bersangkutan tanpa ada pemberitahuan resmi dari keluarga, dan mengenai hal tersebut telah diketahui oleh pengurus Daerah, maka Pengurus Daerah berwenangmemberitahukan secara tertulis mengenai hal tersebut kepada Pengurus Pusat dan kemudian Pengurus Pusat menghapus keanggotaan yang bersangkutan dari Buku Daftar Anggota tanpa persetujuan Kongres.

 

Pasal – 8

 

1.         Pengunduran diri sebagai Anggota, baik Anggota Biasa atau Anggota Luar Biasa dan/atau Anggota Kehormatan harus dilakukan dengan cara pemberitahuan secara tertulis oleh yang bersangkutan kepada Pengurus Pusat melalui Pengurus Daerah atau Pengurus Wilayah (apabila di tempat tugas atau tempat tinggalnya tidak terdapat Pengurus Daerah) disertai tembusan kepada Pengurus Wilayah dalam waktu 7 (tujuh) hari sebelum pengunduran diri.

Pengurus Pusat, Pengurus Wilayah maupun Pengurus Daerah harus membukukan pengunduran diri tersebut dalam Buku Daftar Anggota masing-masing dalam waktu 3 (tiga) hari setelah diterimanya pengunduran diri.

2.         Pengunduran diri tidak dapat dilakukan pada saat Anggota yang bersangkutan sedang diperiksa oleh Majelis Kehormatan Wilayah atau Majelis Kehormatan Pusat karena dianggap telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Kode Etik dan Peraturan serta keputusan-keputusan yang telah ditetapkan oleh Perkumpulan.

 

Pasal – 9

 

1.         Setiap Anggota yang berhenti sebagai PPAT bukan karena telah mengajukan permohonan untuk diangkat sebagai PPAT di daerah lain, secara otomatis status keanggotaan Biasa yang disandangnya berakhir terhitung sejak yang bersangkutan berhenti sebagai PPAT dan demi hukum menjadi Anggota Luar Biasa.

2.         Bagi Anggota yang berhenti sebagai PPAT dan kemudian yang bersangkutan telah mengajukan permohonan untuk diangkat sebagai PPAT di daerah/wilayah kerja yang baru, keanggotaannya tidak berakhir dan kepadanya dianggap berlaku ketentuan Pasal 5 Anggaran Rumah Tangga ini yaitu tetap dianggap sebagai Anggota Biasa.

3.         Seorang Anggota yang berhenti sebagai PPAT selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah berhenti harus memberitahukan pemberhentiannya itu kepada Pengurus Daerah, Pengurus Wilayah dan/atau Pengurus Pusat dengan menyertakan focopy surat-surat pemberhentiannya sebagai PPAT.

4.         Dalam waktu 10 (sepuluh) hari setelah menerima pemberitahuan atau laporan adanya Anggota yang telah berhenti sebagai PPAT, maka Pengurus Daerah, Pengurus Wilayah maupun Pengurus Pusat membukukannya dalam Buku Daftar Anggota.

 

Pasal – 10

 

1.         Pemecatan dari keanggotaan ada 2 (dua) macam yaitu :

a)   Pemecatan Sementara, dan

b)   Pemecatan Tetap.

2.         Kewenangan untuk melakukan pemecatan, baik yang sementara maupun yang tetap ada pada Majelis Kehormatan Wilayah di tingkat pertama dan Majelis Kehormatan Pusat di tingkat banding, serta Kongres di tingkat akhir (peninjauan kembali).

3.         Seorang Anggota dapat dikenakan tindakan :

a)      Pemecatan sementara dari keanggotaan apabila :

i.        Melanggar dan/atau tidak mentaati ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Kode Etik dan Peraturan serta keputusan-keputusan Perkumpulan;

ii.      Melakukan perbuatan yang terbukti merugikan Perkumpulan;

iii.    Tidak mengindahkan peringatan dan/atau petunjuk dari Pengurus Daerah atau Pengurus Wilayah ataupun Pengurus Pusat ataupun Majelis Kehormatan Wilayah ataupun Majelis Kehormatan Pusat, baik yang disampaikan secara lisan maupun secara tertulis;

iv.    Tidak membayar uang iuran selama 6 (enam) bulan sekalipun telah diperingatkan secara tertulis sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut.

b)      Pemecatan tetap dari keanggotaan, apabila Anggota bersangkutan :

-          dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) tahun atau lebih karena melakukan kejahatan, atau

-          dinyatakan pailit dan/atau ditaruh dibawah pengampuan secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun oleh suatu putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap (inkracht van gewijs).

4.         Pemecatan sementara baru dapat dijatuhkan setelah terlebih dahulu Majelis Kehormatan Wilayah memberikan kesempatan kepada Anggota yang bersangkutan untuk mengajukan pembelaan diri, baik secara lisan maupun secara tertulis.

5.         Untuk keperluan pemeriksaan dan pembelaan diri tersebut Majelis Kehormatan Wilayah memanggil Anggota yang bersangkutan secara tertulis untuk menghadiri Sidang Majelis Kehormatan Wilayah yang dimaksud untuk melakukan pemeriksaan itu.

6.         Apabila menurut pendapat Majelis Kehormatan Wilayah yang melakukan pemeriksaan, ternyata Anggota yang bersangkutan betul-betul telah terbukti secara sah bersalah melakukan perbuatan pelanggaran sebagaimana terurai dalam ayat 3 huruf a Pasal ini, maka Majelis Kehormatan Wilayah berwenang memutuskan pemecatan sementara terhadap Anggota yang bersangkutan.

7.         Apabila Anggota yang bersangkutan setelah dipanggil secara wajar sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut ternyata tetap tidak hadir dalam sidang pemeriksaannya tanpa memberikan alasan tertulis yang sah, maka Majelis Kehormatan Wilayah dapat menyidangkan kasus tersebut tanpa kehadiran Anggota yang bersangkutan dan selanjutnya dapat menjatuhkan putusan pemecatan sementara, apabila ternyata Anggota yang bersangkutan betul-betul telah terbukti secara sah bersalah melakukan perbuatan pelanggaran sebagaimana terurai dalam ayat 3 huruf a Pasal ini.

8.         Dalam waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak putusan pemecatan sementara dijatuhkan, Majelis Kehormatan Wilayah melaporkan kepada Pengurus Pusat, Pengurus Wilayah serta Pengurus Daerah yang bersangkutan dan memberitahukannya kepada Anggota yang bersangkutan.

9.         Anggota yang dijatuhi pemecatan sementara oleh Majelis Kehormatan Wilayah berhak mengajukan banding kepada Majelis Kehormatan Pusat melalui Majelis Kehormatan Wilayah dan Pengurus Daerah atau Pengurus Wilayah (apabila ditempat kedudukan Anggota yang berrsangkutan tidak terdapat Pengurus Daerah) dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak putusan pemecatan sementara diberitahukan dan/atau diterima secara sahdengan menyerahkan permohonan banding dan memori banding secara tertulis.

10.     Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diberitahukan dan/atau diterimanya secara sah atas putusan pemecatan sementara, ternyata Anggota yang bersangkutan tidak mengajukan banding, maka dengan lewatnya jangka waktu tersebut, putusan Majelis Kehormatan Wilayah yang berisi pemecatan sementara itu memperoleh kekuatan hukum yang tetap (inkracht van gewijsde).

11.     Selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya permohonan banding dari Anggota yang dijatuhi putusan pemecatan sementara, Majelis Kehormatan Pusat harus melakukan pemeriksaan dalam tingkat banding atas putusan Majelis Kehormatan Wilayah yang dimohonkan banding tersebut.

Dalam pemeriksaan banding, bila dianggap perlu Majelis Kehormatan Pusat dapat memanggil Anggota yang bersangkutan untuk hadir dalam sidang banding dan melakukan pemeriksaan langsung.

12.     Dalam pemeriksaan tingkat banding, Majelis Kehormatan Pusat dapat menjatuhkan putusan yang berisi :

a)      membatalkan putusan pemecatan sementara;

b)      memperkuat putusan pemecatan sementara tanpa perubahan apapun;

c)      memperbaiki putusan pemecatan sementara dengan perubahan-perubahan tertentu atas jangka waktu pemecatan; ataupun

d)     menjatuhkan putusan pemecatan tetap.

13.     Dalam waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak putusan dijatuhkan, Majelis Kehormatan Pusat memberitahukan secara tertulis putusan yang telah dijatuhkannya kepada Pengurus Pusat, Pengurus Wilayah serta Pengurus Daerah yang bersangkutan dan memberitahukannya kepada Anggota yang bersangkutan.

14.     Putusan Majelis Kehormatan Pusat yang berisi Pemecatan Sementara mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) sejak saat dijatuhkannya putusan tersebut.

15.     Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Anggota yang bersangkutan menerima pemberitahuan secara sah atas putusan Majelis Kehormatan Wilayah (dalam hal Anggota yang bersangkutan tidak mengajukan banding kepada Majelis Kehormatan Pusat) atau atas putusan Majelis Kehormatan Pusat (dalam hal Anggota yang bersangkutan mengajukan banding atas putusan Majelis Kehormatan Wilayah yang berisi pemecatan sementara), Anggota yang bersangkutan sendiri atau melalui kuasanya yang sah berhak mengajukan permohonan untuk peninjauan kembali berikut alasan-alasannya dan novum kepada Kongres melalui Majelis Kehormatan Pusat dan Pengurus Pusat.

16.     Kongres akan melakukan pemeriksaan mengenai permohonan peninjauan kembali atas pemecatan sementara yang diajukan oleh Anggota yang bersangkutan melalui Majelis Kehormatan Pusat dan Pengurus Pusat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

a)      memperbaiki putusan pemecatan sementara tersebut dengan perubahan-perubahan tertentu, misalnya atas jangka waktu pemecatan; atau bahkan

b)      menjatuhkan putusan pemecatan tetap dan juga memerintahkan kepada Pengurus Pusat untuk merekomendasikan kepada instansi yang berwenang untuk menjatuhkan sanksi pemecatan atau pemberhentian dari jabatan PPAT terhadap Anggota yang bersangkutan.

17.     Keputusan Kongres tersebut diberitahukan kepada Anggota yang bersangkutan secara sah dan disampaikan kepada Instansi-Instansi yang dipandang perlu, antara lain kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kepala Kantor Pertanahan setempat serta kepada Pengurus Pusat, Pengurus Wilayah dan/atau Pengurus Daerah setempat, selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah Kongres ditutup.

18.     Selama dalam pemecatan sementara, Anggota yang bersangkutan tidak diperbolehkan mengikuti atau melakukan aktivitas Perkumpulan.

19.     Tata cara pemecatan sementara sebagaimana diatur dalam ayat-ayat diatas, secara mutatis mutandis berlaku dalam proses pemecatan tetap, dengan ketentuan bahwa Kongres baik dengan atau tanpa permintaan Anggota yang bersangkutan lewat Majelis Kehormatan Pusat dan Pengurus Pusat berhak untuk melakukan peninjauan kembali putusan pemecatan tetap.

20.     Anggota yang diperiksa karena melakukan perbuatan yang dapat diancam sanksi yang berupa pemecatan sementara atau pemecatan tetap ataupun dalam proses peninjauan kembali atas putusan pemecatan sementara atau pemecatan tetap, berhak didampingi oleh tim bantuan hukum yang disediakan oleh Perkumpulan.

 

Pasal – 11

 

Bagi Anggota yang dinyatakan pailit dan/atau ditaruh dibawah pengampuan secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun, demi hukum keanggotaannya berakhir terhitung sejak putusan Pengadilan yang berkenaan dengan hal tersebut mempunyai kekuatan hukum yang tetap (inkracht van gewijsde).

 

 

B.     Anggota Luar Biasa dan Anggota Kehormatan

 

Pasal – 12

 

Segala ketentuan mengenai berakhirnya keanggotaan dari Anggota Biasa sebagaimana yang diuraikan dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 11 Anggaran Rumah Tangga ini, mutatis mutandis berlaku pula bagi berakhirnya Anggota Luar Biasa atau Anggota Kehormatan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagian Keempat

Hak dan Kewajiban Anggota

 

A.    Hak Anggota

Pasal – 13

 

1.      Anggota Biasa berhak untuk :

a)   mengikuti semua kegiatan Perkumpulan yang sesuai dengan Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga;

b)   memilih dan dipilih sebagai Anggota Pengurus ataupun Majelis Kehormatan, dengan mengindahkan ketentuan sebagaimana yang tercantum dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Perkumpulan;

c)   mengeluarkan pendapat dan mempunyai 1 (satu) suara dalam Rapat;

d)  mendapat pelayanan dan manfaat yang sama dari Perkumpulan.

2.      Anggota Luar Biasa berhak :

a)   berbicara dalam Rapat;

b)   dipilih sebagai Anggota Majelis Kehormatan (khusus yang berasal dari Emeritus PPAT);

c)   mendapat pelayanan dan manfaat yang sama dari Perkumpulan.

3.      Anggota Kehormatan berhak untuk :

a)   berbicara dalam Rapat;

b)   mendapat pelayanan dan manfaat yang sama dari Perkumpulan.

4.      Anggota Biasa dan Anggota Luar Biasa yang sudah membayar uang iuran berhak mendapatkan Kartu Tanda Anggota Perkumpulan.

 

B.     Kewajiban Anggota

Pasal – 14

 

Anggota Biasa dan Anggota Luar Biasa mempunyai kewajiban sebagai berikut :

a)      menjunjung tinggi dan taat terhadap Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga serta peraturan lainnya yang telah dan yang ditetapkan Perkumpulan, demikian pula terhadap Kode Etik;

b)      mempertahankan dan membela nama baik serta kehormatan Perkumpulan;

c)      mengamankan dan melaksanakan segala keputusan Perkumpulan;

d)     menjalin hubungan dan kerja sama yang baik dan saling hormat menghormati antara sesama anggota, baik Anggota Biasa, maupun Anggota Luar Biasa, Anggota Kehormatan maupun Pengurus;

e)      Membayar uang iuran Perkumpulan

 

 

 

BAB – III

SUSUNAN KEPENGURUSAN

DAN

ALAT PERLENGKAPAN PERKUMPULAN

 

Bagian Pertama

Susunan Kepengurusan Perkumpulan

Pasal – 15

 

1.      Pada setiap Kabupaten atau Kota, dimana berkedudukan sekurangnya 5 (lima) orang PPAT, sedapat mungkin dibentuk 1 (satu) Pengurus Daerah.

2.      Apabila jumlah anggota IPPAT sebagai yang termaksud dalam ayat 1 Pasal ini, ternyata kurang dari 5 (lima) orang, maka atas persetujuan Pengurus Wilayah setempat harus menggabungkan diri pada Pengurus Daerah yang berdekatan, menunggu tercapainya jumlah yang dipersyaratkan untuk dapat membentuk 1 (satu) Pengurus Daerah.

3.      Tanpa mengurangi apa yang dicantumkan dalam ayat 2 Pasal ini, Pengurus Wilayah berhak apabila menurut pertimbangannya hal itu merupakan suatu keharusan (antara lain karena faktor geografis dan komunikasi) untuk menetapkan pembentukan Pengurus Daerah pada satu Kabupaten atau Kota, sekalipun jumlah anggota yang berkedudukan di Kabupaten atau Kota tersebut kurang dari 5 (lima) orang.

4.      Ketentuan yang tercantum dalam ayat 1, 2 dan 3 Pasal ini tidak meniadakan pengakuan atas keberadaan Pengurus Daerah yang telah berdiri dengan jumlah anggota kurang dari 5 (lima) orang.

5.      Bagi Daerah yang mengalami pemekaran menjadi Kabupaten/Kota yang baru, Pengurus Daerah yang bersangkutan harus mengadakan Konferensi Daerah dengan agenda :

a)      menyetujui pemekaran-pemekaran Pengurus Daerah yang baru;

b)      menetapkan Ketua Panitia Pelaksana Pembentukan Pengurus Daerah yang baru.

6.      Bagi Daerah yang mengalami pemekaran menjadi Kabupaten/Kota yang baru, Pengurus :

a)      ketua panitia Pelaksana selanjutnya menyusun anggota panitia dan menyampaikan secara tertulis kepada Pengurus Daerah lama untuk mendapatkan Surat Keputusan;

b)      bilamana dalam tempo 1 (satu) bulan pengurus Daerah lama tidak mengeluarkan Surat Keputusan dimaksud maka Ketua Panitia Pelaksana berhak mengajukannya ke Pengurus Wilayah setempat untuk mendapatkan Surat Keputusan.

7.      Panitia Pelaksana wajib mengundang seluruh Anggota yang terdaftar dan berada di daerah pemekaran dimaksud untuk melaksanakan Rapat Anggota dengan agenda :

a)      memilih dan menetapkan Formatur Pengurus Daerah yang baru;

b)      menetapkan program atau rencana kerja disesuaikan dengan Program/Rencana Kerja Pengurus Pusat hasil Kongres.

8.      Pelaksanaan Rapat Anggota sebagaimana ayat 7 dan Konferensi Daerah sebagaimana ayat 5 Pasal ini mutatis mutandis mengacu pada ketentuan Pasal 20 Anggaran Rumah Tangga ini juncto Pasal 21 Anggaran Dasar.

 

Pasal – 16

 

1.      Dalam setiap Propinsi dimana terdapat lebih dari 1 (satu) Pengurus Daerah dibentuk 1 (satu) Pengurus Wilayah.

2.      Selama dalam 1 ( satu) Propinsi hanya terdapat 1 (satu) Pengurus Daerah, maka Pengurus Daerah tersebut berada dibawah kepengurusan Pengurus Wilayah yang ditetapkan oleh Pengurus Pusat.

3.      Apabila dalam Propinsi yang dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini telah terdapat lebih dari 1 (satu) Pengurus Daerah, maka Pengurus Daerah yang semula berada dibawah kepengurusan Pengurus Wilayah yang ditetapkan oleh Pengurus Pusat tersebut berhak membentuk Pengurus Wilayah sendiri.

4.      Bagi Wilayah yang mengalami pemekaran menjadi Propinsi yang baru, Pengurus Wilayah yang bersangkutan harus mengadakan Konferensi Wilayah dengan agenda :

a)      menyetujui pemekaran-pemekaran Pengurus Wilayah yang baru;

b)      menetapkan Ketua Panitia Pelaksana pembentukan Pengurus Wilayah yang baru.

5.      a)  Ketua Panitia Pelaksana selanjutnya menyusun anggota Panitia dan menyampaikan secara tertulis kepada pengurus Wilayah lama untuk mendapatkan Surat Keputusan;

b)      bilamana dalam tempo 1 (satu) bulan Pengurus Wilayah lama tidak mengeluarkan Surat Keputusan dimaksud maka Ketua Panitia Pelaksana berhak mengajukannya ke Pengurus Pusat untuk mendapatkan Surat Keputusan.

6.      Panitia Pelaksana wajib mengundangseluruh Anggota yang terdaftar dan berada di Propinsi pemekaran dimaksud melalui para Pengurus Daerah setempat untuk melaksanakan Rapat Anggota dengan agenda :

a)      memilih dan menetapkan Formatur Pengurus Wilayah yang baru;

b)      menetapkan program atau rencana kerja disesuaikan dengan Program / Rencana Kerja Pengurus Pusat hasil Kongres.

7.      Pelaksanaan Rapat Anggota sebagaimana ayat 6 dan Konferensi Wilayah sebagaimana ayat 4 Pasal ini mutatis mutandis mengacu pada ketentuan Pasal 19 Anggaran Rumah Tangga ini juncto Pasal 21 Anggaran Dasar.

 

 

Bagian Kedua

Alat Perlengkapan Perkumpulan

 

A.    Kongres dan Kongres Luar Biasa

Pasal – 17

 

1.      Kongres adalah Rapat Anggota Perkumpulan pada tingkat Nasional sebagaimana yang diatur dalam Pasal 10 ayat 1 Anggaran Dasar.

2.      Kongres diselenggarakan sekurang-kurangnya setiap 3 (tiga) tahun sekali.

3.      Kongres Luar Biasa dapat diselenggarakan apabila :

a)      dianggap perlu dan/atau mendesak oleh Pengurus Pusat setelah mendapat persetujuan dari Rapat Pleno Pengurus Pusat, atau;

b)      ada permintaan lebih dari½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh Pengurus Wilayah berdasarkan keputusan Konferensi Wilayah Luar Biasa,

dan telah mendapat persetujuan dari dan berdasarkan keputusan Rapat Majelis Kehormatan, Pengurus Pusat atau Pengurus Wilayah berhak menyelenggarakan Kongres dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar ini atas biaya Perkumpulan.

4.      Kongres diselenggarakan oleh Pengurus Pusat bersama dengan Panitia Pelaksana Kongres yang dibentuk oleh Pengurus Pusat.

5.      Panitia Pelaksana Kongres bertanggung jawab mengenai teknis pelaksanaan Kongres dan harus mempertanggung jawabkannya kepada Pengurus Pusat.

6.      Ketentuan mengenai penyelenggaraan Kongres secara mutatis mutandis berlaku pula untuk penyelengaraan Kongres Luar Biasa.

7.      Thema, acara dan segala hal yang berkaitan dengan penyelengaraan, bahan/materi Kongres serta nominasi calon formatur Pengurus Pusat dan calon Anggota Majelis Kehormatan Pusat yang akan dipilih dalam Kongres ditetapkan oleh Rapat Kerja Nasional yang diadakan 6 (enam) bulan menjelang Kongres sebagaimana termaktub dalam Pasal 26 Anggaran Rumah Tangga ini.

8.      Undangan untuk menghadiri Kongres harus sudah dikirimkan oleh Pengurus Pusat kepada setiap Anggota Perkumpulan melalui Pengurus Daerah dan/atau Pengurus Wilayah selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sebelum Kongres diadakan dan diumumkan dalam iklan surat kabar harian yang mempunyai peredaran di seluruh Indonesia.

Undangan tersebut harus secara tertulis dengan menyebutkan tempat, waktu dan acara Kongres.

9.      Peserta Kongres terdiri dari :

a)      para Anggota Perkumpulan;

b)      anggota Pengurus Pusat;

c)      anggota Majelis Kehormatan Pusat;

d)     anggota Majelis Kehormatan Wilayah;

e)      anggota Pengurus Wilayah, dan

f)       anggota Pengurus Daerah.

10.  Setiap Anggota Biasa yang hadir dalam Kongres berhak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.

11.  Setiap peserta Kongres berhak untuk hadir dan memberikan pendapat/usul dalam Kongres.

12.  Pada setiap Kongres sedapat mungkin diselenggarakan up-grading dan refreshing course (pembinaan dan pembekalan) bagi para Anggota Perkumpulan.

13.  Pengurus Pusat dapat mengundang para pejabat dilingkungan instansi pusat dan Propinsi serta lembaga atau orang tertentu yang dipandang tepat untuk hadir dalam Kongres.

14.  Kongres dipimpin oleh suatu Presidium yang terdiri dari para Ketua Pengurus Wilayah atau wakil Pengurus Wilayah yang ditunjuk oleh Rapat Pengurus Wilayah yang bersangkutan.

Presidium tersebut akan memilih Ketua, Wakil Ketua, serta Sekretaris dan Wakil Sekretaris yang akan memimpin Sidang Pleno Kongres.

15.  Kongres mengesahkan korum Kongres dibawah pimpinan Presidium. Kongres menetapkan dan mengubah :

a)      tata urutan jadwal acara Kongres dan Rapat-Rapat Perkumpulan;

b)      tata tertib Kongres dan rapat-rapat Perkumpulan;

c)      petunjuk dan tata cara penyelenggaraan Kongres, Rapat Kerja Nasional, Konferensi Wilayah, Rapat Kerja Wilayah, Konferensi Daerah; serta

d)     petunjuk dan tata cara pencalonan dan pemilihan calon formatur Pengurus Pusat dan calon anggota Majelis Kehormatan Pusat, calon formatur Pengurus Wilayah dan calon anggota Majelis Kehormatan Wilayah dan calon formatur Pengurus Daerah, yang untuk setiap penyelenggaraan Kongres, Konferensi Wilayah, Konferensi Daerah, Rapat Kerja Nasional, Rapat Kerja Wilayah dan pada setiap penyelenggaraan Kongres, Konferensi Wilayah dan Konferensi Daerah, Rapat Kerja Nasional, Rapat Kerja Wilayah tidak diperlukan pengesahan terlebih dahulu dari sidang pleno.

16.  Kecuali ditentukan lain dalam Anggaran Dasar, Kongres adalah sah apabila dihadiri oleh lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh Anggota Biasa dan keputusan Kongres diambil dengan cara musyawarah untuk mufakat, apabila dengan cara tersebut tidak tercapai, maka keputusan Kongres adalah sah jika disetujui oleh lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Kongres.

Apabila jumlah suara yang setuju dan yang tidak setuju sama banyaknya, maka pemungutan suara diulang, pengulangan mana hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dan apabila dalam pemungutan suara ulang tersebut jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya maka usul yang yang bersangkutan dianggap ditolak, kecuali ditentukan lain dalam Anggaran Dasar.

17.  Apabila dalam pembukaan Kongres tidak tercapai korum,maka Kongres diundurkan untuk selama 1 (satu) jam, dan apabila sesudah pengunduran itu belum juga tercapai korum yang dipersyaratkan, Kongres dianggap sah dan dapat mengambil keputusan yang sah.

18.  Kongresakan membicarakan dan memberikan keputusan tentang :

a)      penilaian atas pertanggung-jawaban yang disampaikan oleh Pengurus Pusat dan Majelis Kehormatan Pusat mengenai pelaksanaan tugas masing-masing selama masa jabatannya serta atas perhitungan dan pertanggung-jawaban mengenai keuangan Perkumpulan;

b)      usul dari peserta Kongres;

c)      penetapan dan pengubahan Anggaran Dasar dan Kode Etik apabila diperlukan;

d)     garis besar program kerja Perkumpulan

e)      pemilihan, penetapan serta pelantikan Pengurus Pusat dan Majelis Kehormatan Pusat;

f)       tempat penyelenggaraan Kongres berikutnya dan rapat-rapat Perkumpulan;

g)      pengangkatan Anggota Kehormatan, apabila diperlukan;

h)      pemecatan Anggota atau melakukan peninjauan kembali putusan Majelis Kehormatan Pusat dan/atau putusan majelis Kehormatan Wilayah;

i)        memberikan tanda penghargaan kepada Anggota, orang atau pihak lain yang telah menunjukkan pengabdian dan/atau pengorbanan bagi kepentingan profesi atau organisasi;

j)        hal-hal lain yang dianggap penting dan/atau perlu.

Mengenai petunjuk dan tata cara penyelenggaraan Kongres akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Perkumpulan yang ditetapkan dan disahkan dalam Rapat Kerja Nasional.

19.  Pengurus Pusat membuka Kongres dan selanjutnya memimpin sidang :

a)      Pengurus Pusat selanjutnya memberi kesempatan kepada para (Ketua) Pengurus Wilayah untuk bermusyawarah menentukan Presidium, akan tetapi apabila sebelumnya telah terbentuk, maka Pengurus Pusat mengumumkannyadan menyerahkan pimpinan sidang kepada Presidium;

b)      setelah Pengurus Pusat dan Majelis Kehormatan Pusat memberikan Laporan Pertanggung jawaban kepada dan telah diterima oleh Sidang Pleno Kongres, maka Presidium menyatakan Pengurus Pusat dan Majelis Kehormatan Pusat demisioner;

c)      pelaksanaan serah terima jabatan bukan merupakan serah terima administratif dan protokoler, akan tetapi hal tersebut akan membebaskannya dari tanggung jawab selama masa kepengurusannya;

d)     semua kewenangan Pengurus Pusat dan Majelis Kehormatan Pusat selama Kongres dipegang oleh Presidium.

 

B.     Keputusan Diluar Kongres

Pasal – 18

 

Dipersamakan dengan keputusan Kongres adalah keputusan yang diambil diluar Kongres dengan persyaratan sebagai berikut :

a)      Pengurus Pusat mempersiapkan rencana Keputusan tersebut untuk selanjutnya dikirim dengan surat tercatat atau kurir kepada seluruh Anggota Biasa Perkumpulan melalui Pengurus Wilayah dan Pengurus Daerah disertai pertimbangan dan penjelasan seperlunya;

b)      Pengurus Wilayah mengumpulkan hasil keputusan para Anggota tersebut dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah menerima rencana keputusan dari Pengurus Pusat :

-       hasil keputusan tersebut disampaikan oleh Pengurus Wilayah kepada Pengurus Pusat dengan surat tercatat atau kurir;

-       jika Pengurus Wilayah tidak memberikan jawaban dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, maka keputusan dianggap telah disetujui oleh para Anggota Biasa Perkumpulan yang berada dibawah kepengurusan Pengurus Wilayah yang bersangkutan.

c)      Keputusan Diluar Kongres adalah sah jika disetujui oleh lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh Anggota Biasa Perkumpulan.

d)     Pengurus Pusat harus menyampaikan keputusan diluar Kongres tersebut kepada seluruh Anggota Perkumpulan melalui Pengurus Wilayah dan Pengurus Daerah dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah hasil jawaban dari seluruh Pengurus Wilayah diterima.

Jika ternyata rencana keputusan diluar Kongres tidak disetujui, maka hal itu harus diberitahukan kepada semua Anggota Perkumpulan melalui Pengurus Wilayah dan Pengurus Daerah.

 

C.    Konferensi Wilayah

Pasal – 19

 

1.      Konferensi Wilayah adalah Rapat para Anggota dari segenap Cabang Perkumpulan yang termasuk dan berada dibawah kepengurusan Pengurus Wilayah yang bersangkutan.

2.      Konferensi Wilayah diselenggarakan oleh Pengurus Wilayah dengan Panitia Pelaksana Konferensi yang dibentuk oleh Pengurus Wilayah.

3.      Panitia Pelaksana Konferensi Wilayah bertanggung jawab mengenai teknis pelaksanaan Konferensi Wilayah kepada Pengurus Wilayah.

4.      Konferensi Wilayah diadakan setiap 3 (tiga) tahun sekali, yaitu selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah Kongres dan dipimpin oleh suatu Presidium yang terdiri dari para Ketua Pengurus Daerah atau wakil-wakil dari Pengurus Daerah yang ada dalam kepengurusan Pengurus Wilayah yang bersangkutan, dengan ketentuan 1 (satu) Pengurus Daerah diwakili oleh Ketua Pengurus daerah atau seorang wakil yang ditunjuk dalam Rapat Pengurus daerah yang bersangkutan.

5.      Konferensi Wilayah Luar Biasa dapat diadakan sewaktu-waktu, apabila dianggap perlu oleh Pengurus Wilayah atau atas permintaan dari sekurang-kurangnya 1 (satu) Pengurus Daerah yang didukung oleh sekurang-kurangnya ½ (satu per dua) jumlah Pengurus Daerah atau apabila Konferensi Wilayah tidak dapat membentuk dan memilih Pengurus Wilayah dan Majelis Kehormatan Wilayah yang baru.

6.      Undangan untuk menghadiri Konferensi Wilayah harus sudah disampaikan oleh Pengurus Wilayah atau Pengurus Daerah kepada setiap Anggota selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum Konferensi Wilayah dilakukan.

Undangan tersebut harus dilakukan secara tertulis dengan menyebutkan tempat, waktu dan acara Konferensi Wilayah.

7.      Setiap Anggota Perkumpulan dalam Pengurus Wilayah yang bersangkutan berhak untuk menghadiri dan mengeluarkan pendapat/usul serta setiap Anggota Biasa berhak memberikan suara dan mempunyai 1 (satu) hak suara dalam Konferensi Wilayah.

8.      Pengurus Wilayah dapat mengundang para pejabat dilingkungan instansi Daerah Tingkat – I /Propinsi yang bersangkutan dan lembaga serta orang yang dipandang perlu untuk hadir dalam Konferensi Wilayah.

9.      Konferensi Wilayah adalah sah apabila dihadiri oleh lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh Anggota Biasa yang ada dalam kepengurusan Pengurus Wilayah yang bersangkutan, dan keputusan Konferensi Wilayah diambil dengan cara musyawarah untuk mufakat, apabila dengan cara tersebut tidak tercapai, maka keputusan Konferensi Wilayah adalah sah jika disetujui sekurang-kurangnya lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Konferensi Wilayah.

10.  Apabila dalam pembukaan Konferensi Wilayah, korum yang ditetapkan tidak tercapai, maka Konferensi Wilayah diundur selama 1 (satu) jam, dan apabilasetelah pengunduran itu korum juga belum tercapai, maka Konferensi Wilayah dianggap sah dan dapat mengambil keputusan yang sah.

Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka pemungutan suara diulang, pengulangan mana hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dan apabila pemungutan suara ulang tersebut jumlah suara yang setuju dan tidak seruju sama banyaknya, maka usul yang bersangkutan dianggap ditolak, kecuali ditentukan lain dalam Anggaran Dasar.

11.  Dalam Konferensi Wilayah akan dibicarakan dan diputuskan tentang :

a)      penilaian atas pertanggung jawaban yang disampaikan Pengurus Wilayah dan Majelis Kehormatan Wilayah mengenai pelaksanaan tugas masing-masing selama masa jabatannya serta penilaian atas perhitungan dan pertanggung jawaban mengenai keuangan oleh Pengurus Wilayah;

b)      program kerja untuk daerahnya yang merupakan penjabaran program kerja Perkumpulan yang disesuaikan dengan kondisi setempat;

c)      pemilihan, penetapan dan pelantikan Pengurus Wilayah dan Majelis Kehormatan Wilayah yang dilanjutkan dengan serah terima jabatan dan pelantikan Pengurus Wilayah oleh Pengurus Pusat dan Majelis Kehormatan Wilayah oleh Majelis Kehormatan Pusat atau Pengurus Pusat;

d)     pemekaran-pembentukan pengurus Wilayah baru;

e)      usul-usul dari peserta Konferensi Wilayah; atau

f)       hal-hal lain yang dianggap perlu.

Mengenai petunjuk dan tata cara penyelenggaraan Konferensi Wilayah akan diaturlebih lanjut dalam Peraturan Perkumpulan yang ditetapkan dan disahkan dalam Rapat Kerja Nasional.

12.  Thema, acara dan segala yang berkaitan dengan penyelenggaraan bahan/materi Konferensi Wilayah serta nominasi calon formatur Pengurus Wilayah yang akan dipilih dalam Konferensi Wilayah ditetapkan oleh Rapat Kerja Wilayah yang diadakan 2 (dua) bulan menjelang Konferensi Wilayah sebagaimana termaktub dalam Pasal 26 Anggaran Rumah Tangga ini.

13.  Bagi Pengurus Wilayah yang tidak/belum melaksanakan Konferensi Wilayah dalam waktu sebagaimana yang ditetapkan dalam ayat 4 Pasal ini tanpa perlu pembuktian dalam bentuk apapun, maka setelah lewatnya jangka waktu sebagaimana di maksud dalam ayat (4) tersebut Pengurus Pusat berhak menetapkan Panitia Pelaksana untuk melaksanakan Konferensi Wilayah dengan biaya sepenuhnya ditanggung oleh Pengurus Wilayah yang bersangkutan.

 

D.    Konferensi Daerah

Pasal – 20

 

1.      Konferensi Daerah adalah Rapat segenap Anggota Biasa Daerah bersangkutan.

2.      Konferensi Daerah dilakukan oleh Pengurus Daerah.

3.      Konferensi Daerah dilakukan sekali dalam 3 (tiga) tahun, yang diselenggarakan selambat-lambatnya 4 (empat) bulan setelah Konferensi Wilayah yang dipimpin oleh seorang Anggota Biasa yang dipilih oleh dan dari peserta Konferensi Daerah.

4.      Konferensi Daerah Luar Biasa dapat diadakan sewaktu-waktu, apabila dianggap perlu oleh Pengurus Daerah atau atas permintaan lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh Anggota dari Pengurus Daerah yang bersangkutan.

5.      Undangan untuk menghadir Konferensi Daerah harus sudah disampaikan oleh Pengurus Daerah kepada setiap Anggota yang berada dalam wilayah Pengurus Daerah tersebut selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum Rapat diadakan.

Undangan tersebut harus secara tertulis dengan menyebutkan tempat, waktu dan acara Konferensi Daerah.

6.      Setiap Anggota Daerah wajib menghadiri Konferensi Daerah dan berhak untuk mengeluarkan pendapat serta mengajukan usul-usul dan setiap Anggota Biasa yang berada di dalam wilayah Daerah tersebut berhak memberikan suara dan mempunyai 1 (satu) hak suara dalam Konferensi Daerah.

7.      Pengurus Daerah dapat mengundang para Pejabat dilingkungan instansi Pemerintah setempat untuk hadir dalam Konferensi Daerah.

8.      Konferensi Daerah adalah sah, apabila dihadiri lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh Anggota Biasa dari Daerah yang bersangkutan dan keputusan Konferensi Daerah diambil dengan cara musyawarah untuk mufakat, apabila dengan cara tersebut tidak tercapai, maka keputusan Konferensi Daerah adalah sah jika disetujui oleh sekurang-kurangnya ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Konferensi Daerah.

9.      Apabila dalam pembukaan Konferensi Daerah korum tidak tercapai, maka Konferensi Daerah diundur untuk selama 1 (satu) jam dan apabila sesudah pengunduran itu korum belum juga tercapai, maka Konferensi Daerah dianggap sah dan dilanjutkan serta dapat mengambil keputusan yang sah.

Apabila suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka pemungutan suara diulang, pengulangan mana hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dan apabila pemungutan suara tersebut jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul yang bersangkutan dianggap ditolak, kecuali ditetapkan lain dalam Anggaran Dasar.

10.  Dalam Konferensi Daerah dibicarakan dan diputuskan tentang :

a)   penilaian atas pertanggung jawaban yang disampaikan Pengurus Daerah mengenai pelaksanaan tugas masing-masing selama masa jabatannya serta penilaian atas perhitungan dan pertanggung jawaban mengenai keuangan oleh Pengurus Daerah;

b)   pemilihan, penetapan dan pelantikan Pengurus Daerah yang dilanjutkan dengan serah terima jabatan dan pelantikan Pengurus Daerah yang baru oleh Pengurus Wilayah;

c)   program/rencana kerja untuk Daerah, yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari program kerja Perkumpulan disesuaikan dengan kondisi setempat;

d)  pemekaran-pembentukan Pengurus Daerah baru;

e)   usul-usul dan permasalahan-permasalahan Anggota; serta

f)    hal-hal lain yang dianggap perlu

11.  Bagi Pengurus Daerah yang tidak/belum melaksanakan Konferensi Daerah dalam waktu sebagaimana yang ditetapkan dalam angka 3 Pasal ini tanpa pelu pembuktian dalam bentuk apapun, Pengurus Wilayah wajib memberikan peringatan tertulis kepada Pengurus Daerah yang bersangkutan, dan diberikan waktu selambat-lambatnya 2 (dua) bulan untuk melaksanakan Konferensi Daerah.

Apabila Pengurus Daerah tidak mengindahkan peringatan tersebut maka Pengurus Wilayah wajib membentuk Panitia untuk melaksanakan Konferensi Daerah, dengan biaya sepenuhnya ditanggung oleh Pengurus Daerah yang bersangkutan.

Mengenai petunjuk dan tata cara penyelenggaraan Konferensi Daerah akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Perkumpulan yang ditetapkan dan disahkan oleh Rapat Kerja Nasional.

 

E.     Pengurus Pusat

Pasal – 21

 

1.      Pengurus Pusat terdiri dari :

a)      seorang Ketua Umum

b)      seorang Ketua atau lebih

c)      seorang Sekretaris Umum

d)     seorang Sekretaris atau lebih

e)      seorang Bendahara Umum

f)       seorang Bendahara atau lebih

g)      seorang Anggota atau lebih

2.            Formatur Pengurus Pusat diangkat oleh Kongres untuk masa jabatan sejak pengangkatannya oleh Kongres sampai dengan penutupan oleh Kongres yang diadakan pada tahun ke 3 (tiga) setelah pengangkatannya tersebut dan  dapat dipilihkembali setelah masa jabatannya berakhir.Seorang anggota hanya dapat dipilih dan menjabat sebagai Ketua Umum Pengurus Pusat hanya untuk 2 (dua) kali masa periode jabatan berturut-turut.

Ketentuan ini mutatis mutandis berlaku juga untuk Ketua Pengurus Wilayah dan Ketua Pengurus Daerah sebagaimana ketentuan pasal 22 dan pasal 23 Anggaran Rumah Tangga ini.

3.      Yang dapat diangkat sebagai Pengurus Pusat adalah :

a)      anggota Biasa sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat 4 huruf a, b dan c Anggaran Dasar;

b)      selama memangku jabatan sebagai Pengurus Pusat tidak akan berakhir masa jabatannya sebagai PPAT;

c)      senantiasa mentaati Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, peraturan perundang-undangan dan Peraturan Perkumpulan serta Kode Etik;

d)     loyal kepada Perkumpulan.

4.      Para Anggota pengurus Pusat diangkat oleh Formatur Pengurus Pusat dengan masa jabatan yang sama dengan Formatur Pengurus Pusat, dan dapat diberhentikan sewaktu-waktu sesuai dan berdasarkan Keputusan Rapat yang dihadiri oleh Ketua Umum, para Ketua, Sekretaris Umum, para Sekretaris, Bendahara Umum, para Bendahara dengan disetujui oleh suara terbanyak dari yang hadir.

ALAMAT

Jalan Setiabudi No. 12 (Kompleks Alam Indah)
Kota Semarang

Email: ippat.jateng@gmail.com

TELEPON
024 7474203 / 088801907702
WEBSITE
www.pengwilippatjateng.org

Segenap jajaran Pengurus Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Jawa Tengah Mengucapkan "SELAMAT IDUL FITRI" 1 Syawal 1439 H Minal Aidin Walfaidzin Mohon Maaf Lahir dan Batin

Segenap jajaran Pengurus Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Jawa Tengah Mengucapkan "SELAMAT IDUL FITRI" 1 Syawal 1439 H Minal Aidin Walfaidzin Mohon Maaf Lahir dan Batin

Segenap jajaran Pengurus Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Jawa Tengah Mengucapkan "SELAMAT IDUL FITRI" 1 Syawal 1439 H Minal Aidin Walfaidzin Mohon Maaf Lahir dan Batin